KAJIAN YURIDIS UPAYA JAKSA DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Gunawan Nachrawi

Abstract


Penulis akan meneliti pokok permasalahan yang dirumuskan tentang penyadapan yang dilakukan oleh
Jaksa guna mengungkap kasus tindak pidana korupsi dikaitkan dengan
Hukum Acara Pidana, pembuktian dipersidangan dan juga kaitannya dengan
Hak Azasi Manusia. Selanjutnya penulis akan meneliti permasalahan ini
dengan pertanyaan penelitian (research question), sebagai berikut; apakah
jaksa selaku penyidik berhak untuk melakukan penyadapan dalam
mengungkap kasus tindak pidana korupsi ? dan bagaimana dasar yuridis
pengaturan penyadapan yang dilakukan oleh jaksa selaku penyidik tindak
pidana korupsi ? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Kesimpulan
dalam penelitian ini adalah bahwa jaksa selaku penyidik berhak untuk
melakukan penyadapan dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi.
Dasar yuridis pengaturan penyadapan yang dilakukan oleh jaksa selaku
penyidik tindak pidana korupsi adalah bahwa tentang kewenangan Jaksa
dalam melakukan penyadapan, maka kembali kepada isi dari Pasal 26
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001, yaitu Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum
acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,
dan dalam penjelasan Pasal 26 menyatakan bahwa “Kewenangan Penyidik
dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan
(wiretapping)”. Dengan demikian isi dari Undang-Undang ini merupakan
dasar hukum bagi seorang Jaksa untuk melakukan kegiatan penyadapan
(wiretapping) guna mendapatkan bukti terhadap suatu perkara tindak pidana
korupsi yang sedang ditanganinya. Bahkan kewenangan melakukan
penyadapan ini dapat dilakukan oleh penyidik-penyidik lain yang diberi
kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyadapan
(wiretapping), antara lain penyidik kepolisian, penyidik KPK, dan penyidik
lainnya.


Keywords


Kasus, Korupsi, Pidana

Full Text:

PDF

References


Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Jakarta:

PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999

-----------------, Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana, Jakarta :

Penerbit Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah & Partners, Cetakan pertama, 1

September 2003

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia,

Malang : Bayumedia, 2005

-------------------, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia UU

No. 31 Tahun 1999 diubah dengan Uu No. 20 Tahun 2001, Edisi

Pertama, Cetakan ke-1 Bandung : PT. Alumni, 2006

Darwan, Prinst, Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi, Citra Aditya Bakti :

Bandung, Cetakan ke-1, Tahun 2002

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)

Jumadi, Ahmad, Pembaharuan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2009

Lawrence M. Friedman Penerjemah Wisnu Basuki, American Law An

Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar),

Jakarta: PT. tatanusa, Cetakan pertama, Juli 2001

Malmgren, Otto (ed), International Human Right Documents (a Compilation of

United Nation Conventions, Optional protocols, General Comments

and General Recommendations. 2nd edition, University of Oslo

faculty of Law, Oslo : August 2002.

Sinar Grafika, UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD

Secara Lengkap (pertama 1999 – Keempat 2002), Jakarta :

Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Agustus 2002, Pasal 28F

Sukirman, Sudono, Ekonomi Pembangunan, Bina Grafika, Jakarta,2009

Yahya, Harahap, Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP

pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan

Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika : Jakarta, cetakan keempat,

Oktober 2002

http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/berita_42.htm Timtas Tipikor

Temukan Rekaman Suara Hakim Herman, Republika Online, 11

Januari 2006.

HTTP://WWW.HUKUMONLINE.COM/DETAIL.ASP?ID=15123&CL=BERITA

Alat Bukti Elektronik Kian Mendapat Tempat, Revisi KUHAP, Badan

Legislasi DPR mulai mengundang berbagai pihak untuk memberikan

masukan terhadap revisi KUHAP, Selasa, 20 Maret 2007.

Indonesia, Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Nomor 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4150, Pasal 25.

Indonesia, Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor 16

Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

, Pasal 2 ayat (1).

Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4168), Pasal 1.

Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim

Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan “Kamus Umum Bahasa Indonesia”,

Jakarta: Balai Pustaka, 1986

Harian Republika, Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Rabu, 20 Desember 2006

Harian Media Indonesia, Regulasi Telekomunikasi, Jaksa Polisi Bisa Sadap

Pembicaraan, Selasa 14 Februari 2006/No. 9189/Tahun XXXVII.

Harian Kompas, Pemberantasan Korupsi KPK Jangan Dibubarkan, Senin,

Tanggal 20 November 2006


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




   


JOURNAL OF LEGAL AND POLICY STUDIES

Center for Legal and Policy Studies
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Kampus A, Jl Raden Sanim No.99 (Tanah Baru) Kec.Beji, Kota Depok
Telp: (021) 7764310, Fax: (021) 7762969

e-Journal STIH IBLAM © 2015. All Right Reserved