ANALISIS YURIDIS KONTRAK KERJASAMA MINYAK DAN GAS (MIGAS) KAITANNYA DENGAN COST RECOVERY MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS

Yasarman Iblam

Abstract


Penelitian ini bermaksud menjawab pertanyaan antara lain : Bagaimana
pengaturan penguasaan dan pengusahaan Migas dalam ketentuan hukum
Indonesia? Bagaimana pengaturan Kontrak Kerja Sama (KKS) dalam
Pengusahaan Migas di Indonesia? Bagaimana pola Cost recovery dalam
Kontrak Kerja Sama Migas di Indonesia pasca diberlakukannya UU NO. 22
Tahun 2001? Adapun Metode penelitian yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum normatif,1 yaitu penelitian
hukum yang berbasis pada kaidah-kaidah atau norma hukum yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat preskriptif. Pendekatan
yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundangundangan
(statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach),
pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan analisis
(analysis approach) dan penedekatan kasus (case approach).2 Sedangkan
tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
pengumpulan data berupa studi dokumen atau penelitian kepustakaan
(library research) yaitu suatu cara pengumpulan atau mencari data atau
keterangan-keterangan yang diperlukan dengan membaca buku, majalah,
koran, bahan perkuliahan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan
hukum, seminar-seminar serta data dari situs internet (website) yang
berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.


Keywords


Migas, Ketentuan Hukum, Kontrak Kerja

Full Text:

PDF

References


Buku-buku

Bakhri, Syaiful, Pembaharuan Hukum Pada Industri Migas, Jakarta, ILB

Center, 2002.

Batubara Marwan, dkk, Tragedi dan Ironi Blok Cepu, Nasionalisme yang

tergadai, Jakarta, Bening Citra Kreasi Indonesia Publiser, 2006.

Burhan Ashsofa, Metode Penulisan Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Perusahaan Kelompok (Group

Company/concern), Seksi Hukum Dagang, FH UGM, Yogyakarta,

Hartono D, Akutansi untuk Usahawan, Jakarta, Lembaga penerbit FE UI,

Edisi ke-3, 1977.,

Ibrahim Jhony, Teory dan Metoda Penelitian Hukum Normatif, Cet.I, Malang :

Bayumedia Publising, 2005.

Mamuji, Sri ; Raharjo Hang, Tehnik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, Bahan

Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta UI, 2006.

Mertokusumo Sudikno, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, cet. II,

Yogyajarta : Liberty, 2001.

Sayogo, Kartiyoso, Migas dan Usaha Migas (Kumpulan Pokok-pokok

Pikiran), 1999.

Simamora M. Rudi, Hukum Minyak dan Gas Bumi, Djambatan, Jakarta, 2000.

Soekanto, Soerjono; Mamuji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan,

Jakarta, PT Radja Grafindo Persada, 1985.

Subekti, R. Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 1980

Makalah

Utomo Pudjo Sutadi, Bentuk-bentuk Pemilikan Interest dalam oprasi

Perminyakan, Jakarta ; BPMIGAS, tanpa tahun.

___________________, Pokok-pokok Pengusahaan Mineral Sesuai dengan

Konstitusi Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33, Jakarta;

BPMIGAS, tanpa tahun.

___________________, Prinsip-prinsip dalam Perjanjian Kerja Sama,

Jakarta ; BPMIGAS, tanpa tahun.

___________________, Pengertian Operating Cost sesuai PSC, Jakarta ;

BPMIGAS, tanpa tahun.

Wibowo Sri Rezky, Transparansi Ekonomi Ektraktif Di Indonesia, Jakarta ;

Transparansi Internasional Indonesia, 2006.

Artikel dan Publikasi

Badan Pemeriksa Keuangan, Ada Potensi Penyimpangan pada Klaim

Kontraktor KPS, Jakarta; Koran Tempo.

Bisnis Indonesia, Cost Recovery, Siapa diuntungkan, Jakarta.

BPMIGAS, Pengawasan Lemah, Penyelewengan Gampang terjadi, Jakarta ;

Kompas.

LP3S, Press Release, Penghematan Cost Recovery Sektor Migas Sebagai

Salah Satu Solusi mengurangi defisit Negara.

Kompas, Cost Recovery Harus Dibayar Pemerintah?, .

Kompas, Produksi Minyak Turun ; Target APBN Sulit Tercapai, Jakarta.

Kompas, Temuan di KKKS, Potensi Kerugian 1,473 Milliar Dollar AS, .

Kompas, Cost recovery Harus Dibayar Pemerintah?,

Laporan Kegiatan BPMIGAS, 2002-2004.

Metro TV Todays Dialog, Cost recovery dalam Kegiatan Migas Hulu, Jakarta.

Majalah Tempo, Seperti Menambal Perahu Bocor.

Newton Chris, Presiden Asosiasi Perminyakan, Pengawasan Lemah

penyelewengan gampang Terjadi.

PT Arun Prakarsa Inforindo, Laporan Studi Kajian Fiscal Term Seluruh

Kontrak KKS yang Ada di Indonesia, 2004.

PPT Migas, 100 Tahun Perminyakan di Cepu, PPT Migas, 1994

Samboja, Sejarah Perjuangan Perminyakan dan Gas Bumi,Jakarta:

Pertamina-Biro Humas dan HLN, tanpa tahun;

Teuku H. Mohammad Hasan, Sejarah Perjuangan Perminyakan Indonesia,

Jakarta, Pertamina-Biro Humas dan HLN, Jakarta, Tanpa Tahun;

Tim Sejarah 40 tahun Perminyakan Indonesia, Dirjen Migas, Deptamben, 40

tahun Perkembangan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

-1885, Pertamina-Biro Humas dan HLN, Jakarta, 1985

Pertamina, Biro Humas dan HLN, Perkembangan Industri Perminyakan di

Indonesia, Jakarta, tanpa tahun

Rahmanto, Agung Pri; Penghematan Cost Recovery Sektor Migas sebagai

Salah Satu Solusi Mengurangi Defisit Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, Jakarta ; LP3S, 2006.

Subagyo, Ketua Departemen Advokasi Lembaga Hukum & HAM Keadilan

Indonesia (LKHI) Surabaya, Gugus Tugas Advokasi Legal Wahana

Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Memperjudikan Nasib Rakyat.

Yusgiantoro Purnomo, ”Fenomena dan Kontroversi Holding Company”,

Majalah Business & BUMN Review.

Website

http://www.bpmigas.com/w4.asp, Produksi Minyak Turun, Kok Biaya Naik;

Fenomena Gaib?

http://www.kompas.com, Biaya Cost Recovery 2007 bakal USD 9 Miliar.

http://www.kompas.com, Temuan di Kontraktor KKS, Potensi Kerugian USD

,473 Miliar .

Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi,

UU No.44 Prp. Tahun 1960, Lembaran Negara Tahun 1960 No.133,

Tambahan Lembaran No.2070.

Indonesia, Undang-undang Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan

Gas Bumi Negara, UU No.8 Tahun 1971, Lembaran Negara Tahun

No.76, Tambahan Lembaran No.2971.

Indonesia, Undang-undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No.22 Tahun

, Lembaran Negara Tahun 2001 No.136, Tambahan Lembaran

No.4152.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan

oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan 28. Jakarta: Pradnya

Paramita, 1996.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas

Bumi, PP. Nomor 35 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Badan Pelaksana Hulu Minyak

dan Gas Bumi , PP. Nomor 42 Tahun 2002, Lembaran Negara

Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4216.

Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi No. 002/PU U-1-2003 tanggal 15

Desember 2004, Judisial Review Undang-undang Tentang Minyak

dan Gas Bumi, UU No.22 Tahun 2001, Lembaran Negara Tahun

No.136, Tambahan Lembaran No.4152.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan

oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan 28. (Jakarta: Pradnya

Paramita, 1996)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




   


JOURNAL OF LEGAL AND POLICY STUDIES

Center for Legal and Policy Studies
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Kampus A, Jl Raden Sanim No.99 (Tanah Baru) Kec.Beji, Kota Depok
Telp: (021) 7764310, Fax: (021) 7762969

e-Journal STIH IBLAM © 2015. All Right Reserved