KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KASUS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI): SUATU TINJAUAN TERHADAP OBLIGOR KOOPERATIF DAN NON KOOPERATIF

Lyia Aina Prihadiati

Abstract


Sebuah masalah besar yang sangat mengguncangkan karena mempunyai
dimensi politik, ekonomi, dan hukum yang sampai saat ini terus
menggelinding menjadi sebuah kontroversi yang seolah tanpa ujung adalah
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI-Bank Indonesia Liquidity Support)
BLBI ini pada mulanya mempunyai tujuan yang sangat positif, yakni untuk
mempertahankan stabilitas Sistem Perbankan dan Sistem Pembayaran.
Akan tetapi, ternyata BLBI tersebut mengalami penyimpangan-penyimpangan
oleh pihak-pihak yang menerimanya dan tujuan mulia sebelumnya, yakni
mempertahankan kestabilan Sistem Perbankan dan Sistem Pembayaran.
Untuk membahas permasalahan dalam penulisan ini pendekatan yang dilakukan ialah secara
normatif. Pendekatan secara normatif dilakukan dengan mempelajari dan
menelaah teori-teori, konsep-konsep, data-data, laporan-laporan, kajiankajian
para ahli/pakar perbankan dan hukum serta peraturan perundangundangan
yang berkaitan dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah penelitian maka didapat
suatu kesimpulan sebagai berikut: 1) Kebijakan pemerintah dalam
penyelesaian kasus BLBI yang lebih mengutamakan mendapatkan
pengembalian utang dari para konglomerat pada akhirnya telah mengabaikan
prinsip bahwa semua orang sama didepan hukum (equality before the law)
dan bertindak jauh dari rasa keadilan dalam masyarakat karena memberikan
keistimewaan bagi para pelaku korupsi BLBI serta mengaburkan pengertian
“demi kepentingan hukum” sebagai suatu alasan untuk menghentikan
penuntutan. 2) Penanganan perkara BLBI yang selama ini ditangani oleh
aparat penegak hukum khususnya kejaksaan pada prakteknya menunjukkan
beberapa catatan buruk seperti ketidakseriusan kejaksaan dalam penuntasan
perkara korupsi BLBI sehingga hasilnya pun tentu tidak akan memuaskan
pada tingkat Persidangan di Pengadilan nanti. Obligor Kooperatif dan
Nonkooperatif yang nyatanya telah merugikan keuangan Negara seakanakan
tidak tersentuh oleh hukum, karena kasus ini menyangkut nilai uang
yang maha besar.


Keywords


Kasus, BLBI, Pidana

Full Text:

PDF

References


A. Buku

Abdoel R Jamali, Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Baru. PT. Raja Grafindo

Persada, Jakarta. 1993.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi. Sinar Grafika,

Jakarta. 2001.

Bank Indonesia., Mengurai Benang Kusut BLBI, Cet. I. Jakarta, Bank

Indonesia, Jakarta. 2002.

---------, Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2002. Jakarta. 2002

Center for Financial Policy Studies, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia: Suatu

Pelajaran yang Sangat Mahal bagi Otoritas Moneter dan Perbankan,

PT Elex Media Komputindo, Jakarta. 2000.

Downes, John dan Jordan Elliot Goodman, Karnus Istilah Keuangan dan

Investasi, 2000.

Faried Wijaya, Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan Teori

dan Kebijakan., Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Humanika, BLBI Megaskandal Ekonomi Siapa Sesungguhnya Perusak

Ekonomi Nasional. Jakarta, Penerbit, Humanika, 2001.

Kansil, C.S.T., Pengantar llmu Hukum. Cet. lX. Balai Pustaka, Jakarta. 1992.

Katharina, Pistor, and Philip A. Wellons, The Role Of Law and Legal

Institutions in Asian Economic Development. Oxford University Press,

New York-USA, 1999.

Lubis, M. Solly, Politik dan Hukum di Era Reformasi. Mandar Maju, 2000

L. Jusuf Indradewa, , "Inpres No. 8/2002 & Penyelesaian R & D", dalam

Harian Kompas, 14 Januari 2003.

Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud M. D., Pokok-pokok Hukum Adminstrasi

Negara, Liberty. Yogyakarta. 1987.

----------., Management Dana Bank, Bumi Aksara. Jakarta. 1992.

Margono Djojohadikusomo,Memurnikan Perbankan Nasional Kita, "Mencari

Bentuk Ekonomi Indonesia", Ed. Redaksi Ekonomi Fiarian Kompas,

Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta.1981.

Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti,

Jakarta. 1991.

Moeljono, Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara. Jakarta, 1998/

Moh. Mahfud M,D., Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta LP3ES. 1995.

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti.

Bandung. 2006.

Pangaribuan, Emmy, S, Hukum Dagang, Surat-surat Berharga. UGM,

Yogyakarta,1982.

Pardede, Marulak, Hukum Pidana Bank, Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Cet ke-IX, Ghalia

Indonesia. Jakarta, 1995.

Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 1985-1992.

Wikrama Waskitha, Jakarta. 1993.

Sinungan, Muchdarsyah., Uang dan Bank, Cetakan ketiga, Rineka Cipta,

Jakarta. 1991

Soedradjad J. Djiwandono, Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis,

Jakarta, LP3ES, Agustus 2002.

Soehandjono, Bank Indonesia Dalam Kasus BLBI, Penerbit Bank Indonesia,

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia,

Jakarta. 1986.

Subekti, R. dan R. Tjitmudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Pradnya Paramita, Jakarta.1984.

Sukowaluyo Mintorahardjo,., BLBI Simalakama: Pertaruhan Kekuasaan

Presiden Soeharto, Jakarta. RESI-Riset Ekonomi Sosial Indonesia,

Cet.1, 2001.

Sutedi, Adrian, Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger,

Likuidasi Dan Kepailitan, Sinar Grafika. Jakarta. 2007.

Usman, Rachmadi., Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta. 2001.

Weber, Max., Law in Economy and Society, Combridge: Harvard University

Press. 1964.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, UUD 1945, Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia,

Jakarta. 2002.

Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 1968. Lembaran Negara RI No.

Tahun 1968. Tambahan Lembaran Negara RI No.2865.

Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Indonesia, Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun

Tentang Perubahan Atas Uu No. 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan.

Indonesia, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Indonesia, Undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Indonesia, Undang-undang No. 16 Tahun 2002 tentang Kejaksaan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Karya Anda. Surabaya Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Karya Anda. Surabaya Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 Tanggal: 3 Desember 1996,

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha,

Pembubaran Dan Likuidasi Bank. Sumber: LN 1996/104; TLN 3659.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan

Perbankan Nasional.

SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) Nomor 8/6/UB, tertanggal 13 Mei 1975

Tentang Ketentuan Umum Mengenai Kewajiban Direksi dan Dewan

Pengurus serta Komisaris

TAP MPR No.IX/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

TAP MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan

Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

C. Artikel/Makalah/Jurnal/Laporan

Enoch, Charles, et.al, "Indonesia: Anatomy of a Banking Crisis Two Years of

Living Dangerously 1997-1999, IMF Morking Paper, WP/01/52,

Washington DC: IMF, 2001.

Laporan Hasil Rapat Kerja Jaksa Agung dengan Komisi III DPR, 29

November 2005.

M. Asrun, Andi dan A. Ahsin Thohari, BLBI (Bantuan Likuiditas Bank

Indonesia). Judicial Watch Indonesia (JWI) Bank Indonesia. Jakarta,

Mathur, Arvind dan Jimmy Burhan, The Corporate Governance Of Banks:

CAMEL-IN-A-CAGE, paper dalam konferensi Internasional tentang

„Asian Revival; Risk, Change and Opportunity, Asian Development

Bank, Manila-Philippnes, 2001.

Nasution, Anwar, Stabilitas Sistem Keuangan : Urgensi, Impllkasi Hukum,

Dan Agenda Kedepan, Disampaikan dalam Seminar Pembangunan

Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan

Hukum Nasional - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Rl.

tanggal 14-18 Juli Denpasar. 2003

Risalah Petunjuk-petunjuk dan Putusan-putusan Presiden pada Sidang

Kabinet Terbatas Bidang EKKU WASBANK dan PRODIS di Bina

Graha, Jakarta, 3 September 1997.

Sutan Remy Sjahdeini, Likuidasi Bank: Akibatnya dan Perlindungan Hukum

Bagi Para Nasabah Penyimpan Dana, tanpa tahun,

The World Bank, Indonesia in Crisis A Macroeconomic Update, Washington

DC, July 16, 1998.

Varia Peradilan, Majalah Hukum, Ikatan Hakim Indonesia, Tahun 1997.

Winarta, Frans Hendra Penerbitan SP3 Terhadap Kasus BLBI : Preseden

Buruk Bagi Penegakan Hukum di Indonesia, Artikel newsletter Komisi

Hukum Nasional, September 2004.

Yuntho, Emerson dan Muji Rahayu, Position Paper Penyelesaian Hukum

Kasus BLBI Indonesia Corruption Watch.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




   


JOURNAL OF LEGAL AND POLICY STUDIES

Center for Legal and Policy Studies
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Kampus A, Jl Raden Sanim No.99 (Tanah Baru) Kec.Beji, Kota Depok
Telp: (021) 7764310, Fax: (021) 7762969

e-Journal STIH IBLAM © 2015. All Right Reserved