PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PERSPEKTIF PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Iblam Sugeng Djatmiko

Abstract


Penelitian ini bermaksud menjawab pertanyaan yaitu : Bagaimana
tata kelola Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ? Bagaimana
sinkronisasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah pasca terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ?
Dalam penelitian tentang tata kelola Badan Usaha Milik Daerah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah dan sinkronisasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah pasca
terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, penulis telah memilih dan menetapkan metode penelitian yang
bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu
memberikan gambaran tentang tata kelola Badan Usaha Milik Daerah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah dan sinkronisasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah pasca
terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data yang
diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder, terdiri Bahan
hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan penelitian penelitian ini, utamanya yang mengatur tentang tata
kelola Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5
tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan sinkronisasi tata kelola
Badan Usaha Milik Daerah pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang berkaitan dengan masalah. Bahan hukum sekunder ialah
literatur-literatur ilmu hukum serta karya ilmiah lainnya yang relevan
dengan masalah penelitian. Bahan hukum tertier adalah kamus hukum,
kamus bahasa, dan naskah tertulis lainnya yang dapat memperjelas,
melengkapi, dan menopang, bahan hukum primer dan sekunder. Metode
Analisis data dilakukan dengan pola berpikir deskriptif yuridis normatif.
Dalam penelitian ini hasil data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis
secara kualitatif.


Keywords


BUMN, Tata Kelola, Hukum

Full Text:

PDF

References


Buku

Adrian Sutedi, Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal,

restrukturisasi Perusahaan Dan Good Corporate Governance, Jakarta,

BP. Cipta Jaya, 2000

Azhar Maksum. Pidato pengukuhan Azhar Maksum Sebagai Guru

Besar Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dengan

Judul Tinjauan Atas Good Corporate Governance Di Indonesia, 2005

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja

Grafindo Perkasa, Jakarta, 2009

Davey, K.J., Pembiayaan Pemerintah Daerah – Praktek-praktek

Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga, UI Press, Jakarta,

Devas, N., Indonesian “What do we mean by Decentralization”

Public Administration and Development. Vol. 17, 1997

Emy Pangaribuan, Perusahaan Kelompok, Seksi Hukum Dagang

Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada Yogyakarta. 2004

Gaffar, A., “Kebijaksanaan Otonomi Daerah dan Implikasinya

terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Masa Mendatang”, Wacana,

Edisi 5, Tahun II, 2009.

Hirawan, Susiati B, Analisis tentang Keuangan Daerah di

Indonesia, EKI, Vol. XXXIV No. 1, 1997

Koswara, E., Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan

UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999, Op. Cit., 89

Hoessein, B., “Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Sebagai

Tanggap Terhadap Apresiasi Kemajemukan Masyarakat dan Tantangan

Globalisasi”, Usahawan, Tahun XXIX, Nomor 04, 2000

I Nyoman Tjager,. Corporate Governance. Penerapan dan

Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta : PT Prenhallindo,

Jaya, W.K, “Analisis Potensi Keuangan Daerah”, Modul Program

Penataran Manajemen Sektor Ekonomi Strategis, Kerjasana Ditjen PUOD

dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis Universitas

Gadjah Mada, Yogyakarta. 1996

Kaho, Yosef Riwu, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik

Indonesia; Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi

Penyelenggaraannya, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1997

Kuncoro, Mudrajat, “Desentralisasi Fiskal di Indonesia”, Prisma No.

: Jakarta. 1995

Koswara, E., Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan

Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya, CSIS XXIX

No. 1, 2000

Lains, Alfian, “Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru” ,

Prisma No. 4, 1995

Mamaseh, “Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah”,

Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2004

Mahi, R., “Prospek Desentralisasi di Indonesia ditinjau dari Segi

Pemerataan antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi”, Analisis CSIS,

Jakarta, Tahun XXIX, Nomor 1, 2000

Mardiasmo, “Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2001”, Makalah

Seminar HIMMEP, Yogyakarta. 2000

Miller, Stephen M., dan Russek, Frank S., “Fiscal Structures and

Economic Growth at The State and Local Level”, Public Finance Review,

Vol. 25, 1997

Munir Fuady, Hukum Perusahaan, Paradigma Hukum Bisnis. PT.

Citra Aditya Bakti Bandung, 2002

P2 LIPI, Revitalisasi BUMD Dalam Perekonomian Daerah Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2010

Radianto, Elia, “Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II, Suatu Studi

di Maluku, Prisma, No. 3, 1997

Rasyid, Ryaas M, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi Politik dan

Manajemen Pembangunan Otonomi Daerah, Bahan Semiloka Nasional,

Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Ditjen

PUOD Depdagri, Jakarta. 1999

Reksohadiprodjo, S., Keuangan Negara (Ekonomi Publik) Teori dan

Praktek, Jurnal Keuangan dan Akuntansi Publik, Volume I, Nomor 1, 1996

Roni Soemitro Roni Hanitijo S, Masalah-masalah sosiologi hukum,

Sinar Baru Bandung, 1989

Rustian Kamaludin, Peran dan pemberdayaan BUMD dalam

rangka peningkatan perekonomian daerah” Makalah disajikan pada saat

rapat koordinasi BUMD di Depdagri, 2014

Samso, A., Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai

Sumber Utama Pembiayaan Pembangunan Daerah, Temu Alumni dan

Seminar Nasional Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta. 1997

Santoso, Bagus, “Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli

Daerah” : Studi Kasus Pasar Kabupaten di Sleman, Prisma, No. 4, 1995

Saragih, P.J, “Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber

Pembiayaan Pembangunan Daerah”, Perencanaan Pembangunan,

Nomor 6, 1996

Slater, Richard, Approaches to Strengthening Local Government :

Lessons from Sri Lanka, Public Administration and Development , Vol. 17,

Siswanto Sutojo dan E. Jhon Aldrige. Good Corporate Governance.

Jakarta : Mulia Pustaka. 2005

Thomas S. Kaihatu. “Good Corporate Governance dan

Penerapannya di Indonesia”. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan.

Volume 8 Nomor 1, Maret 2014. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas

Kristen Petra. 2014

Widayat, Wahyu, “Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sebagai

Kekuatan Ekonomi Daerah”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen STIE –

YKPN, Yogyakarta, Vol VI, 1994

Peraturan PerUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tetang Pajak dan Retribusi

Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana Diubah

Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan telah diperbarui

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1998 tentang Bentuk BUMD

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1998 tentang

Kepengurusan BUMD

Permendagri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Permendagri Nomor 4 tahun 1990 tentang Kerjasama Antara

Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Keputusan Menteri BUMN No Kep-103/MBU/2002 Tentang

Pembentukan Komite audit di BUMN


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




   


JOURNAL OF LEGAL AND POLICY STUDIES

Center for Legal and Policy Studies
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Kampus A, Jl Raden Sanim No.99 (Tanah Baru) Kec.Beji, Kota Depok
Telp: (021) 7764310, Fax: (021) 7762969

e-Journal STIH IBLAM © 2015. All Right Reserved